Data Statistik Covid dan Edukasi Media

Sejak tahun lalu, awal-awal Covid merebak di Indonesia, saya merasa banyak orang termasuk media yang berperilaku agak absurd. Awal-awal covid merebak hingga di tahun 2021, banyak orang yang merasa Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara lain.

“Tuh lihat, Amerika yang terpapar covid sampai jutaan, Indonesia lebih sedikit…”, begitu argumennya, tanpa menyadari bahwa Amerika itu terdeteksi banyak yang terpapar karena 2 hal, yaitu pertama karena mereka berperilaku ilmiah, yaitu menyampaikan data apa adanya. Tidak perlu mengemas data statistik agar kelihatan landai karena percuma nanti malah menghasilkan respon yang tidak tepat.

Kedua, mereka banyak melakukan testing dan tracking. Jadi kalau Indonesia data statistiknya sedikit jangan senang dulu, itu karena pengecekannya sedikit. Kalau banyak yang dicheck mungkin hasilnya akan sama juga. Dan itu terbukti sekarang.

Saat Singapura menyampaikan bahwa data ekonomi mereka terkontraksi dan mengalami resesi, banyak kalangan di Indonesia yang bersyukur Indonesia jauh lebih baik. Masalahnya, jauh lebih baik dilihat dari sisi mana. Singapura menyampaikan bahwa ekonomi mereka terkontraksi dan mengalami resesi karena secara data dan fakta demikian adanya, ya disampaikan apa adanya. Jauh lebih baik dibandingkan jika data tersebut dipoles karena khawatir merusak reputasi negara.

Saya tidak katakan di Indonesia datanya mengalami polesan, bisa saja datanya benar demikian adanya. Pointnya adalah, tidak apa-apa menyampaikan apa adanya, ibarat pil pahit ditelan untuk menyembuhkan.

Saat Indonesia belum jadi juara terpapar covid, banyak penduduk yang malah ceroboh dan abai dan menganggap bahwa covid adalah urusan jauh urusan negara lain. Indonesia dianggap termasuk negara aman karena buktinya penderitanya rendah tanpa memahami bahwa jumlah penderita rendah terkait rendahnya testing dan tracking.

Hingga covid varian delta belakangan merebak di Indonesia, media kadang turut menyuburkan mindset yang salah. Saya beberapa kali membaca berita di detik.com yang menyampaikan bahwa DKI adalah provinsi dengan penderita covid terbanyak, seolah-olah bahwa penderita covid terbanyak paralel dengan kinerja rendah pemprovnya. Mungkin saja ada korelasi seperti itu, tapi harusnya media bisa menggali lebih dalam, apakah penderitanya banyak karena tracking dan pengecekannya masif atau karena sebab lain.

Pernah dalam salah satu berita disampaikan bahwa DKI adalah provinsi dengan zona merah terbanyak, berbeda dengan Jawa Barat yang masih masuk kategori hijau. Sebagai penduduk Bekasi bagian dari Jawa Barat, berita itu absurd dan kemungkinan besar datanya kacau. Bagaimana mungkin Jawa Barat masuk kategori hijau kalau kondisi di Bekasi (kota maupun kabupaten) dan Bandung maupun beberapa kota besar lain di Jawa Barat mengalami peningkatan jumlah penderita. Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk besar juga mengalami kondisi yang mirip.

Bagi saya, saya tak peduli politik, misalnya sebagian orang memandang kinerja gubernur terkait politik. Lebih baik melihat secara data, karena jauh lebih mudah dan lebih adil dalam menyikapinya. Apalagi kondisi pandemi ini berpengaruh pada seluruh rakyat, apapun pilihan politik yang diambil sebelumnya.

Sejak adanya varian delta merebak dan pak Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk menjadi koordinator penanganan PPKM darurat, saya melihat soal data ini lebih terbuka dan ditampilkan secara gamblang. Bahwa terjadi peningkatan jumlah penderita covid secara harian yang terus menjadi rekor baru setiap harinya juga ditampilkan apa adanya. Bahwa Indonesia menjadi juara satu penderita covid harian, juga disampaikan apa adanya. Menurut saya meski jumlah penderita menjadi keprihatinan bersama, data ini menjadi pengingat dan menjadi kewaspadaan bersama. Bahwa ini memang kondisi riil sebenarnya.

Dari grafik awal belasan ribu, kemudian meningkat menjadi 20 ribu, 30 ribu dan terakhir hingga 47 ribu, tidak apa-apa ditampilkan agar menjadi awareness bersama. Bahkan jangan lupa, angka itupun mungkin bukan angka yang sebenarnya, karena banyak penduduk di kampung-kampung termasuk kampung kelahiran saya di Tambun dan kampung tempat saya berkebun di Karawang yang penduduknya tidak mau check swab antigen maupun PCR. Selain karena biayanya mahal, mereka juga takut dan khawatir jika terbukti positif covid.

Artinya, angka 47 ribu yang menjadi rekor baru hari ini bisa jadi jauh lebih rendah dari angka positif covid aslinya. Media seperti detik.com maupun media lainnya harusnya tidak sekedar menyampaikan soal rekor dan provinsi-provinsi yang jumlah penderitanya banyak, tapi bisa secara komprehensif mengolah data dari berbagai sumber mengenai tingkat pengetesan dan tracking maupun upaya vaksinasinya. Media seperti Tirto atau Kumparan termasuk Kompas juga biasanya menuliskan feature yang meninjau suatu materi berita dari berbagai segi.

Saya mengkritisi detik karena sebagai media online yang banyak dibaca, detik punya power dan peluang untuk menjadi agen perubahan dan agen edukasi. Jika ada jalan rusak atau ada layanan publik tidak baik yang diliput Detik dan menjadi viral, biasanya proses penanganan oleh pihak berwenang jauh lebih cepat karena menjadi isu publik. Hal ini yang harus dimanfaatkan sebagai agen edukasi sekaligus agen perubahan kearah lebih baik.

Urusan pihak detik juga sih, mau seperti apa kebijakan yang mereka tempuh, karena tulisan ini juga sekedar curahan pendapat 🙂