Pasar Tumpah Lapangan Multiguna Bekasi

Berlarutnya penyelesaian kemacetan lalu lintas akibat pasar tumpah di jalan raya ini sebenarnya cukup mengherankan. Menjelang ulang tahun kota Bekasi dan menjelang acara MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an), jalan raya ini bersih, rapi dan teratur. Entah bagaimana caranya.

Setelah acara tersebut selesai, jalan raya kembali menjadi pasar, menyebabkan kemacetan yang menjengkelkan baik bagi pengguna jalan dari arah pasar proyek Bekasi, dari arah Duren Jaya (sisi kali) maupun dari arah terminal.

Ketakutan dan ketidakmampuan pemerintah kota dalam menata kotanya sendiri sebenarnya agak mengherankan. Melalui jawaban di website Kota Bekasi, terkesan aparat pemerintah khawatir jika penertiban yang dilakukan akan dilawan oleh para pedagang.

Ada yang bilang bahwa masalah ini berlarut karena pedagang marah jika ditertibkan dan adu mulut antara petugas Satpol PP dengan pedagang sering diimbuhi "Saya ini warga asli Bekasi. Kalau saya dilarang berjualan, mesti kemana saya mencari nafkah !".

Padahal, yang dimasalahkan tidak terlalu rumit. Jika penyelesaian secara frontal (larangan berdagang) tidak bisa dilakukan, pemerintah Kota bisa melarangnya secara bertahap dengan cara melarang berjualan tepat dipersimpangan jalan (diperbolehkan maksimal didepan Dealer Suzuki samping RSIA Bella).

Setiap lewat simpang jalan yang macet dan kotor ini, saya terenyuh melihat ibu-ibu Polwan terkena getah mengatur arus lalu lintas yang macet, yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Salah satu rekan warga Bekasi pernah mengusulkan hal ekstrim, agar pembeli di pasar tumpah tersebut sekalian saja ditangkapi karena menimbulkan supply & demand bagi para pedagang.

Saat melewati area tersebut di hari Minggu untuk berolahraga, saya sering melihat adanya retribusi terhadap para pedagang. Apakah hal ini yang membuat sesuatu yang simple menjadi ruwet ?

Pak Walikota dan aparat pemerintah kota Bekasi sebaiknya tidak membiarkan hal ini berlarut-larut. Semakin lama dibiarkan akan semakin sulit penertibannya. Apakah tidak ada pembelajaran dari kasus-kasus yang lain yang membuat pening kepala aparatur pemerintah ?